Berbagai aktor terlibat: milisi ISIS, pasukan keamanan Irak, milisi sekutu, dan bahkan pasukan koalisi Barat dalam konteks penahanan, terutama di penjara seperti Abu Ghraib dan kamp militer lain.
Bentuk kekerasan seksual mencakup: pemerkosaan, perbudakan seksual, pemaksaan pernikahan, pemerkosaan berkelompok, sterilisasi paksa, pemaksaan telanjang dan masturbasi, kekerasan genital, serta eksploitasi melalui prostitusi paksa dan perdagangan perempuan.
ISIS menggunakan pemerkosaan dan perbudakan seksual secara sistematis terhadap perempuan Yazidi dan minoritas lain sebagai bagian strategi genosida dan teror: membunuh laki‑laki, memperbudak perempuan dan anak perempuan, serta memaksa mereka dalam “pernikahan” paksa. Data lapangan dari organisasi lokal memperkirakan ratusan perempuan dan anak perempuan diperdagangkan setiap tahun pasca‑invasi 2003, banyak di antaranya terdorong ke prostitusi sebagai strategi bertahan hidup 14.
Tidak hanya perempuan yang menjadi sasaran. Penelitian menunjukkan laki‑laki Irak juga mengalami pemerkosaan, pemaksaan telanjang, dan penyiksaan seksual, terutama dalam konteks penahanan dan interogasi; tindakan ini dipakai untuk penghinaan, “pemfeminisasi”, dan penghancuran maskulinitas korban.
Dampak Kesehatan dan Sosial
Studi medis pada penyintas, termasuk perempuan Yazidi, menunjukkan beban traumatik yang luar biasa: PTSD hingga 42–90%, depresi sekitar 50%, kecemasan tinggi, rasa bersalah, insomnia, nyeri kronis, serta masalah fisik seperti cedera genital, fistula, kehamilan akibat perkosaan dan infeksi menular seksual. Penolakan keluarga dan komunitas, stigma “aib”, serta perceraian atau pengusiran dari rumah menambah penderitaan sosial korban.
Impunitas dan Kegagalan Negara
Meski hukum internasional jelas mengkriminalkan pemerkosaan, perbudakan seksual, dan bentuk kekerasan seksual lain sebagai kejahatan perang, kejahatan terhadap korban di Irak sangat jarang diproses sebagai kejahatan seksual spesifik; sering hanya dimasukkan sebagai kejahatan umum atau terorisme. Laporan menunjukkan hampir tidak ada kasus di mana pelaku dari pasukan negara atau milisi pro‑pemerintah benar‑benar dihukum secara memadai .
Peneliti menilai Irak membutuhkan tribunal pidana khusus dan program reparasi luas bagi korban kekerasan seksual dan penyiksaan—termasuk layanan medis, hukum, ekonomi, dan dukungan psikososial—yang dirancang bersama para penyintas, serta upaya menghapus stigma yang membuat banyak korban terus bungkam
Peneliti menilai Irak membutuhkan tribunal pidana khusus dan program reparasi luas bagi korban kekerasan seksual dan penyiksaan—termasuk layanan medis, hukum, ekonomi, dan dukungan psikososial—yang dirancang bersama para penyintas, serta upaya menghapus stigma yang membuat banyak korban terus bungkam 419.
Akar Masalah: Dari Rezim Otoriter ke Invasi Asing
Sebelum invasi 2003, perempuan Irak sudah hidup dalam struktur patriarki, diskriminasi hukum, dan kekerasan berbasis gender; perang dan keruntuhan negara kemudian memperparah semuanya.
Runtuhnya ekonomi dan hukum pasca‑invasi membuka ruang perdagangan perempuan, prostitusi paksa, dan eksploitasi seksual yang melibatkan geng kriminal dan juga aparat korup
ISIS dan “Industri” Kekerasan Seksual
Sejak 2014, ISIS menjadikan pemerkosaan, perbudakan seksual, dan pernikahan paksa sebagai bagian resmi dari ideologi dan kebijakan organisasi. Perempuan Yazidi dan kelompok minoritas lain diculik, dijual sebagai budak, dipindah‑pindah antara “pemilik”, dan dipaksa dalam pernikahan atau pemerkosaan berulang .
Penelitian menunjukkan, ini bukan tindakan oknum, tetapi strategi genosida: membunuh laki‑laki, menghancurkan komunitas, dan mengontrol tubuh perempuan sebagai “harta perang”
Luka Fisik, Psikologis, dan Sosial
Tinjauan medis terhadap perempuan Yazidi yang selamat menunjukkan: 42–90% mengalami PTSD, sekitar separuh mengalami depresi, kecemasan, nyeri kronis, insomnia, dan berbagai gangguan psikosomatik.
Secara sosial, banyak korban diusir pasangan, ditolak keluarga, dan distigma sebagai pembawa “aib”, sehingga semakin sulit mencari keadilan atau perawatan
Tanpa Keadilan, Kekerasan Terus Berulang
Meski pemerkosaan, perbudakan seksual, dan kekerasan sejenis jelas dikategorikan sebagai kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, pelaku di Irak—baik dari ISIS maupun aparat negara dan milisi pro‑pemerintah—sangat jarang diproses secara layak atas kejahatan seksual spesifik.
Laporan menegaskan kebutuhan mendesak akan tribunal pidana khusus dan program reparasi luas: layanan medis, dukungan psikososial, bantuan ekonomi, serta reformasi hukum yang benar‑benar melindungi korban
Kesimpulan
Kejahatan seksual dalam perang Irak adalah cermin gelap dari runtuhnya negara, menguatnya ekstremisme, dan kegagalan sistem hukum nasional maupun internasional melindungi tubuh manusia dari dijadikan senjata perang. Tanpa pengadilan khusus, reparasi nyata bagi korban, serta perubahan budaya yang menghapus stigma, kekerasan ini berisiko terus berulang, bahkan setelah senjata berhenti menyalak.
Ditulis untuk: warungbede.biz.id
Tanggal penulisan: 13 Januari 2026